waktu dan tempat kami dipersilahkan ditentukan untuk dapat saya dapat hadir menyumbangkan pemikiran demi Kota Denpasar semakin Terkini(jaman now)

Pasal 5 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ditentukan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi : A. Kejelasan tujuan; artinya tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai. B. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; artinya bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki kewenangan. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. C. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. D. Dapat dilaksanakan; artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus Memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. E. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; artinya peraturan perundang-undangan dibuat Karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. F. Kejelasan rumusan; bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi Persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan Kata atau istilah dan juga bahasa hukum jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. G. Keterbukaan; dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan dan pengundangan yang sifatnya transparan dan juga terbuka.sehingga, bagi seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Usulan dan Saran saya di atas sebagai pihak yang berkepentingan agar dibuatkan Peraturan Walikota Denpasar yang saat ini dijabat Plt. Walikota Denpasarr dengan leading sektor Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merujuk UU RI NOMOR 1 Tahun 1992 juncto UU RI NOMOR 22 TAHUN 1999

Terima kasih atas undangan secara tidak langsung melalui surat aplikasi pro denpasar ini. Agar Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sesuai tulisan saya di atas dengan dasar hukum nya untuk diundangkan dan ditempatkan pada berita daerah kota Denpasar pada tahun 2018 dalam melakukan tindakan mengajukan Peraturan Walikota Denpasar Tentang Pendaftaran SPPT PBB Sistematik Lengkap Wilayah Kota Denpasar. Sekian dan Terima Kasih.