Pengaduan

user image

26/06/2020, 12:56:32 usulan PPDB

Masukan buat penyelenggara PPDB Bali khususnya untuk jalur zonasi. Dulu saya ingat sekali ada permasalahan mengenai bagaimana sistem menilai standar perhitungan jarak rumah calon siswa dari sekolah yang dituju. Dulu menggunakan jarak tempuh. Jadi menggunakan google map dengan menggunakan rute jalan terdekat dari rumah ke tujuan sekolah.Alhasil, ada kasus calon siswa yang seharusnya jarak rumah dengan sekolahnya hanya 300m, menjadi 3km, karena menggunakan opsi rute dari google map. Karena apa? Karena jalan dari rumahnya itu satu arah, jadi menuju sekolahnya harus mutar jauh dulu.Kesalahan pada saat itu adalah menggunakan rute jalan terdekat, bukan radius. Saat ini saya lihat sudah menggunakan radius. Namun masih banyak sekali kelemahannya.Kenapa bisa ya? Padahal banyak sekali orang-orang yang seharusnya bisa berfikir dengan anggaran yang banyak, tp sistem yang dihasilkan kurang berkeadilan sosial. Mungkin males mikir.Kenapa? Karena secara geografis, letak sekolah tidak merata disuatu daerah. Contohnya kota denpasar bali. Ini dasar sekali, makanya sistem harus adil.Di suatu area ada sekolah numplek banyak. Contoh SMA 1, SMA 7, SMA 3. Kalo diradiuskan semua sekolah itu berada dalam radius 1km.Dari hasil zonasi sekarang, siswa yang diterima jarak terjauh 800meter dr sekolah. Banyangkan calon siswa yang rumahnya 2km dari sekolah. Tidak mungkin mendapatkan sekolah dari jalur zonasi.Apakah semua calon siswa itu benar tinggal yang berjarak 300 meter dr sekolah? Mungkin saja. Mungkin juga tidak.Mungkin yang lagi lebih diuntungkan adalah calon siswa yang menggunakan surat domisili, dimana sebelumnya ia akan mencari lokasi domisili yang strategis (sudah rahasia umum). Ini tentu saja malah menguntungkan calon siswa dari luar kabupaten daripada yang berjarak 2 km.Apakah ini semua bisa diaudit ombudsman? Atau inspektorat?Lalu bagaimana? Zonasi harus tetap ada, tapi juga harus ada klasifikasi dan seleksi di dalamnya. Tak melulu jarak terdekat saja.Buat klasifikasi dimana tetap menggunakan radius. Contohnya, untuk radius sekolah 100 meter kuota berapa orang, radius 200 meter kuota berapa orang dan seterusnya sampai dengan radius yang terdekat yang sudah ditetapkan mekanismenya (cth. Max 2km). Ini namanya pembobotan. Adil.Apabila banyak dalam radius 300 meter, adu dengan nilai, periksa histori KK, pernah berapa kali KK berubah (mencegah perdagangan), bobot KK harus lebih besar daripada surat domisili. Surat domisili bisa dibuat dengan mudah, KK? Harus ke catatan sipil.Jadi calon siswa merasa terayomi walapun jarak dari sekolah tidak terlalu dekat dengan Sekolah.SANKSI harus tegas. Gunakan pembuktian terbalik. Selidiki setiap siswa yang diterima dengan zonasi. Jika janggal dan bermasalan adili dan berikan sanksi dengan tegas. Keluarkan dari sekolah.Gunakan teknologi yg tepat. Banyak pemikir banyak dana. Hasilnya gini doang. Ga ada keadilan.Jadi ini yang kita perlukan. Care to help wahai pemangku kewenangan? Sini tak bantu mikirin algoritmanya kalo otaknya ga nyampe. Kalo udah sistem baru, sosialisasikan secepatnya, minta masukan, perbaiki, launching.



Informasi Pendukung:

Instansi Tujuan : Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Kota Denpasar
Platform : Twitter
Kategori : Usul / Saran
Jenis Pengaduan : Lain-Lain - Program Pemerintah
Pelapor : setiap
Dibaca Sebanyak : 91

Tindak Lanjut Pengaduan

1
Administrator - Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Denpasar 29-06-2020 12:46:02
message user image
TL di Lapangan

Atensi dari Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Kota Denpasar:

Untuk jenjang SMA/SMK merupakan kewenangan Provinsi Bali.


Komentar

0
Tidak terdapat tanggapan!