Pengaduan

user image

10/11/2022, 12:02:53 Ekselon Iv Sebagai Asn Diduga Menyalahi Wewenang Membentuk Kelompok Lingkungan Di Pemerintahan Kelurahan Padangsambian

saya budi hartono atatang tinggal di perumahan bhuana permata hijau blok a nomor 3 lingkungan buana desa tanggal 27 oktober 2022 namun sebatas di pekarangan rumah itupun masuk loncat pagar dan pintu masuk ditutup kayu berakibat saya tidak bisa singgah istirahat menghilangkan rasa penat disaksikan kanit spkt polresta denpasar. gembok yang hilang milik saya diduga diambil warga sekitar perumahan tersebut yang belum dikembalikan kepada saya. masalah ketua kelompok lingkungan harusnya di bawah kepala lingkungan bukannya sejajar dengan kepala lingkungan karena tidak diangkat oleh walikota denpasar melalui camat denpasar barat. infonya di kecamatan denpasar barat hanya kelurahan padangsambian saja yang membentuk kelompok lingkungan sehingga menyalahi peraturan pemerintah beserta turunan yang ada, kepala pemerintahan kelurahan hanya asn eselon iv tidak punya kewenangan mengeluarkan surat keputusan membentuk kelompok lingkungan di pemerintahan kelurahan padangsambian.



Informasi Pendukung:

Instansi Tujuan : Kantor Camat Denpasar Barat
Platform : Sp4n Lapor
Kategori : Keluhan
Jenis Pengaduan : Lain-Lain - Lain-Lain
Pelapor : Bapak Budi Hartono Atatang
Dibaca Sebanyak : 43
Informasi Tambahan :

Tindak Lanjut Pengaduan

2
Kantor Camat Denpasar Barat - Kantor Camat Denpasar Barat 10-11-2022 13:23:09
message user image
TL di Lapangan

Setelah kami koordinasi ke aparat kelurahan, rumah tersebut bukan milik bapak dan bapak tidak tinggal di padangsambian.. Untuk klarifikasi bisa langsung ke kantor camat denbar.. Dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.. Suksma


Kantor Camat Denpasar Barat - Kantor Camat Denpasar Barat 29-11-2022 07:40:12
message user image
TL di Lapangan

Kelompok  lingkungan yang ada di Kelurahan Padangsambian keberadaannya karena usulan pemekaran lingkungan  yang padat penduduk di kelurahan, lebih kepada “Lingkungan Persiapan”, yang keberadaannya membantu pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan keterbatasan lingkungan yang ada untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mengingat luas wilayah dan jumlah warga yang harus dilayani.

Terkait dengan kewenangan masih melekat di Kepala Lingkungan. Tindak lanjut terkait administrasi kelompok lingkungan masih dalam proses penyesuaian sesuai dengan Telaahan Staf dari Plt. Kabag Hukum Sektretariat Kota Denpasar, tanggal 17 Mei 2021

Komentar

1
Administrator 14-11-2022 08:18:26
message user image
Atensi dari Pelapor : FOKUS! kementerian dalam negeri ri Selaku pemerintah pusat melalui pemerintah daerah provinsi bali mengkaji akibat produk administrasi tata usaha negara yang dihasilkan dari penandatanganan ketua kelompok lingkungan yang tidak sah dalam sistem pemerintahan di provinsi bali. Sebaiknya dibubarkan oleh eselon iv yang membentuk kelompok lingkungan di kelurahan padangsambian pemerintah provinsi bali melalui instruksi gubernur bali.